Rapat Koordinasi Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
Maklumat 2026 PPID 2026

Rapat Koordinasi Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Posted in Kegiatan

Selasa, 11 Maret 2025 - Bertempat di Ruang Sidang Anak Pengadilan Negeri Sarolangun, Dua Orang Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, Bapak Raymon Haryanto, S.H. dan Bapak Tumpak Hutagaol, S.H. mengikuti Rapat Koordinasi Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Memperhatikan Penilaian Resiko (Risk Based Approach) yang diselengarankan secara online oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Berita Terkini

Berita 1

05 Mei 2026

Sosialisasi Pelatihan Pelayanan Prima dan Pelayanan Disabilitas

Dalam rangka mewujudkan pelayanan peradilan yang setara dan adil...

Baca Selengkapnya →
Berita 2

04 Mei 2026

Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Ketua PN Sarolangun

Bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Sarolangun...

Baca Selengkapnya →
Berita 3

03 Mei 2026

Ketua PN Sarolangun Menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung melaksanakan Laporan Tahunan Tahun 2025...

Baca Selengkapnya →
Berita 4

03 Mei 2026

Penguatan Sinergi Era Baru KUHP Nasional dan KUHAP 2025

Bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Sarolangun...

Baca Selengkapnya →
Berita 5

03 Mei 2026

Pengumuman Lolos Administrasi Seleksi Calon Penyedia Posbakum PN Sarolangun Tahun Anggaran 2026

Merujuk hasil seleksi Tim Teknis Pengadaan Penyedia Pos Bantuan Hukum...

Baca Selengkapnya →
Berita 6

03 Mei 2026

Sosialisasi dan Simulasi Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Pengadilan Negeri Sarolangun

Pengadilan Negeri Sarolangun mengundang Dinas Pemadaman Kebakaran...

Baca Selengkapnya →
RSS

Berita PT Jambi

    RSS

    Pengumuman PT Jambi

      JADWAL SIDANG

      VIDEO PENGADILAN

      Tab Example
      Prosedur Permohonan Informasi
      Daftar Perkara
      Prosedur Bantuan Hukum
      Perkara Lalu-Lintas

      Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

      Prosedur Informasi Dasar hukum: Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari: Prosedur Biasa; dan ...

      Sistem Informasi Penelusuran Perkara

      SIPP Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal pengadilan.

      Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

      Posbakum Posbakum pada pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

      Daftar Perkara Lalu-Lintas

      Posbakum Halaman yang memuat informasi perkara-perkara pelanggaran lalu-lintas mulai dari data umum, penetapan, jadwal sidang, putusan, hingga riwayat perkara.

      Perbaikan Kode HTML Slogan
      Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas Deskripsi gambar

      Kebijakan Mutu